Page 46 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 25
Perencanaan

B. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: Menjembatani
Dualisme Kelembagaan
Meskipun perencanaan dan penganggaran bersifat integral secara
normatif, pada praktiknya keduanya dikelola oleh dua entitas
kelembagaan yang berbeda: Kementerian PPN/Bappenas sebagai
otoritas perencanaan, dan Kementerian Keuangan sebagai
otoritas fiskal dan penganggaran. Dualisme ini berpotensi
menimbulkan friksi, fragmentasi prioritas, atau bahkan konflik
nomenklatur program dan pagu. Oleh karena itu, regulasi
menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara
perencanaan dan penganggaran.
Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan
prosedur penelaahan Renja K/L secara bersama oleh Bappenas
dan Kementerian Keuangan melalui forum dua pihak dan forum
tiga pihak. Dalam forum ini, program dan kegiatan kementerian/
lembaga dikaji ulang dari sisi relevansi substansi (oleh Bappenas)
dan dari sisi ketercukupan serta keberlanjutan fiskal (oleh
Kemenkeu). Proses ini menjadi titik temu antara kepentingan
pembangunan dan realitas keuangan negara, memastikan bahwa
setiap rencana benar-benar dapat diimplementasikan dalam
batas kemampuan fiskal negara.
Lebih jauh, penggunaansistem informasi KRISNAsebagai platform
integratif Renja K/L menjadi bentuk digitalisasi hubungan
perencanaan dan penganggaran. Sistem ini memungkinkan
konsistensi nomenklatur, pelacakan pagu indikatif, serta
penyusunan TOR dan RAB secara terintegrasi antara perencana
dan penganggar. Ini merupakan bentuk institutional design yang
merespons kompleksitas relasi kelembagaan dan menghindari
duplikasi atau fragmentasi alokasi anggaran yang tidak produktif.
C. Akuntabilitas Fiskal: Perencanaan sebagai Basis Pertanggung-
jawaban
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran perencanaan
dalam mendukung akuntabilitas fiskal. Dalam sistem
keuangan negara, akuntabilitas bukan hanya dimaknai
sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi