Page 50 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 50

BAGIAN  I   29
                                                            Perencanaan

            nasional yang terdiri dari tiga lapis utama—jangka panjang, jangka
            menengah, dan tahunan—yang masing-masing memiliki  fungsi
            strategis dalam memastikan kontinuitas visi pembangunan nasional
            sekaligus fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebijakan.

                Di dalamnya, termuat pula struktur  dokumen perencanaan
            mulai dari RPJP (Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang), RPJM
            (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah), dan RKP  (Rencana
            Kerja Pemerintah)  di tingkat makro,  hingga  turunannya dalam
            bentuk Renstra K/L dan Renja K/L di tingkat sektoral kelembagaan.
            Setiap dokumen ini bukan sekadar produk administratif, melainkan
            hasil artikulasi politik pembangunan negara yang telah melalui
            proses  teknokratik,  partisipatif,  dan  deliberatif.  Struktur  dokumen
            ini secara hierarkis  juga  membentuk rantai  legitimasi fiskal yang
            menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dengan alokasi
            anggaran tahunan dalam APBN.

                Bab ini akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana
            sistem perencanaan pembangunan  nasional  dirancang,  bagaimana
            struktur  dokumennya  dibentuk,  serta  bagaimana  aktor-aktor
            negara—baik di tingkat pusat maupun daerah—berinteraksi dalam
            siklus  perencanaan. Penjelasan  ini  akan menyoroti  pentingnya
            integrasi antara sistem dan struktur sebagai dua sisi mata uang yang
            tak terpisahkan: sistem  menyediakan  kerangka  kerja  konseptual
            dan normatif,  sementara struktur menjadikannya konkret dan
            terimplementasi. Dengan memahami sistem  dan  strukturnya,  kita
            dapat menilai sejauh  mana  perencanaan pembangunan  nasional
            mampu  menjawab  tantangan  koordinasi kebijakan  lintas  sektor,
            sinkronisasi pusat-daerah, dan konsistensi fiskal antar waktu.

            2.1.  Sistem Perencanaan Pusat–Daerah: Kewenangan dan Tata
                 Kelola
                Salah satu tantangan utama dalam manajemen keuangan publik
            di negara berbentuk kesatuan seperti Indonesia adalah memastikan
            keterpaduan antara perencanaan pembangunan tingkat pusat  dan
            daerah.  Ketika  kewenangan  desentralisasi  semakin  luas,  maka
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55