Page 53 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

32 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kuatnya koordinasi lintas sektoral dan lemahnya kualitas perencanaan
teknokratik di sejumlah daerah karena keterbatasan SDM perencana
atau minimnya data dan sistem informasi.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah
memperkuat sistem perencanaan melalui pemanfaatan teknologi
informasi, salah satunya melalui platform digital KRISNA
(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sistem
ini memungkinkan input data perencanaan kementerian/lembaga
diselaraskan dengan program prioritas nasional, target RKP, serta
program kewilayahan dan lintas K/L. Beberapa daerah juga mulai
menerapkan e-planning dan e-budgeting sebagai bentuk sinergi
data antara pusat dan daerah. Transformasi digital ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mendorong integrasi
substantif perencanaan fiskal secara nasional.

Secara teoritik, sistem perencanaan pusat–daerah ini
mencerminkan prinsip intergovernmental planning dalam literatur
kebijakan publik, di mana koordinasi dan kolaborasi antara level
pemerintahan menjadi determinan utama efektivitas pembangunan.
Sistem ini juga merupakan instrumen policy alignment, yaitu upaya
menyelaraskan arah kebijakan antarlevel untuk menciptakan sinergi
strategis. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat tergantung
pada dua hal: (1) keberfungsian institusi perencana—Bappenas dan
Bappeda—sebagai simpul koordinatif, dan (2) keterlibatan aktif
semua aktor dalam menyusun, menelaah, dan menyepakati arah
pembangunan bersama.
Dengan demikian, sistem perencanaan pusat–daerah bukan hanya
struktur birokratis, melainkan mekanisme koordinatif yang memiliki
dimensi normatif dan strategis. Ia mencerminkan upaya negara untuk
menjaga keseimbangan antara integrasi nasional dan otonomi daerah,
antara sentralitas visi dan desentralisasi aksi. Dalam kerangka ini,
perencanaan menjadi instrumen utama dalam menyatukan kebijakan
fiskal, sosial, dan spasial ke dalam satu sistem pembangunan nasional
yang menyeluruh, sinkron, dan berkelanjutan.