Page 56 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 35
Perencanaan

sosial, politik, budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan
hukum.
Dalam hierarki dokumen perencanaan, RPJP bersifat ideologis dan
paradigmatik. Ia mendudukkan negara dalam posisi perencana
strategis yang tidak hanya merespons isu kontemporer, tetapi juga
menyusun agenda transformasi struktural jangka panjang. Oleh
karena itu, RPJP tidak dirancang oleh satu rezim pemerintahan,
melainkan menjadi milik bangsa. Presiden dan kepala daerah—
terlepas dari orientasi politiknya—wajib merujuk RPJP dalam
menyusun visi dan misi pemerintahan masing-masing.

B. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
RPJM adalah dokumen yang menjabarkan RPJP ke dalam
perencanaan lima tahunan dan secara substantif merujuk pada
visi, misi, dan program Presiden terpilih. RPJM disusun oleh
Bappenas setelah Presiden dilantik dan ditetapkan melalui
Peraturan Presiden. RPJM memuat strategi pembangunan
nasional, kebijakan umum, arah prioritas lintas kementerian/
lembaga, kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang
meliputi proyeksi pertumbuhan, inflasi, pengangguran,
kemiskinan, serta arah kebijakan fiskal.
Di dalam sistem perencanaan, RPJM bersifat operasional–
strategis. Ia menjembatani antara arah besar pembangunan
dalam RPJP dan pelaksanaan tahunan dalam RKP. Oleh karena
itu, RPJM menjadi dokumen kunci dalam penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) oleh setiap Kementerian/Lembaga. RPJM
tidak hanya memberi arah sektoral, tetapi juga menetapkan
program prioritas nasional yang akan menjadi penentu alokasi
sumber daya negara selama satu periode pemerintahan.
C. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)
RKP adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang
menjadi turunan dari RPJM dan disusun setiap tahun sebagai
dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. RKP memuat
prioritas pembangunan tahunan, program prioritas nasional, arah
kebijakan ekonomi makro, serta kerangka regulasi dan kerangka