Page 57 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 57
36 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
pendanaan indikatif. Dokumen ini bersifat sangat penting karena
menjadi jembatan terakhir antara perencanaan jangka menengah
dan penganggaran tahunan.
Secara fungsi, RKP berperan sebagai penghubung substantif
antara visi dan anggaran. Ia menjadi tolok ukur konsistensi antara
dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Jika RPJM adalah
“rencana lima tahun Presiden”, maka RKP adalah “rencana satu
tahun pemerintah”. Oleh sebab itu, RKP harus disusun secara
presisi, berbasis analisis teknokratik, partisipatif, dan sinergis
lintas sektor dan wilayah. Proses penyusunannya melibatkan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui forum
konsultasi nasional dan Musrenbangnas.
D. Renstra K/L (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga)
Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
kementerian/lembaga untuk periode lima tahun yang disusun
berdasarkan RPJM Nasional. Dokumen ini memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Renstra
bersifat indikatif dan menjadi pedoman penyusunan Renja
tahunan, penetapan kinerja (PK), serta penyusunan anggaran
berbasis kinerja.
Renstra K/L berfungsi sebagai dokumen programatik sektoral
yang mengartikulasikan kontribusi K/L terhadap pencapaian
RPJM. Dokumen ini memastikan bahwa setiap K/L bekerja dalam
kerangka strategis yang terkoordinasi, tidak saling tumpang
tindih, dan dapat diukur hasilnya. Dalam kerangka performance-
based planning, Renstra K/L juga digunakan sebagai rujukan
utama dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) dan evaluasi kinerja tahunan.
E. Renja K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga)
Renja K/L adalah dokumen rencana kerja tahunan yang disusun
berdasarkan Renstra dan mengacu pada RKP serta pagu indikatif.
Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan K/L yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau melalui skema

