Page 48 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 48
BAGIAN I 27
Perencanaan
sektoral, serta lemahnya evaluasi kinerja berbasis hasil. Hal ini
mengindikasikan bahwa integrasi substantif belum sepenuhnya
tercapai, dan masih dominan integrasi yang bersifat prosedural
atau administratif semata.
Kondisi ini mengarah pada urgensi reformasi struktural dalam
penyusunan rencana dan anggaran yang lebih terintegrasi,
berbasis kinerja, dan diarahkan pada pencapaian outcome yang
nyata. Model Integrated Planning and Budgeting System (IPBS)
yang telah diterapkan di beberapa negara OECD dapat menjadi
inspirasi bagi Indonesia, dengan menguatkan peran data, analisis
ekonomi, dan sistem informasi dalam seluruh tahap perencanaan
hingga pelaporan.
Dengan demikian, hubungan antara perencanaan, penganggaran,
dan akuntabilitas fiskal adalah relasi yang bersifat struktural dan
strategis. Perencanaan memberi arah dan kerangka substantif
bagi penganggaran; penganggaran memberikan instrumen
pembiayaan bagi pelaksanaan rencana; dan akuntabilitas fiskal
menjamin bahwa seluruh proses tersebut diawasi, dievaluasi,
dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Keterpaduan ketiganya bukan hanya soal efisiensi tata kelola,
tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi fiskal dan integritas
negara dalam mewujudkan pembangunan yang adil, transparan,
dan berkelanjutan.
