Page 47 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

26 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

juga menyangkut pertanggungjawaban atas capaian kinerja
pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus
mengandung indikator yang dapat diukur (measurable), baik
dalam bentuk output (keluaran), outcome (hasil), maupun impact
(dampak). Sistem ini dikenal sebagai performance-based planning
and budgeting, di mana keberhasilan suatu program dinilai bukan
dari besar kecilnya anggaran, melainkan dari pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, perencanaan berfungsi sebagai pre-audit
instrument, yakni instrumen awal untuk menetapkan tolok
ukur kinerja yang akan menjadi dasar evaluasi dan pengawasan.
Dokumen Renja K/L yang baik harus dapat menunjukkan benang
merah antara tujuan strategis, program prioritas, indikator
kinerja, dan estimasi pembiayaan. Oleh sebab itu, penyusunan
perencanaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau
sekadar copy-paste dari tahun sebelumnya, melainkan harus
melalui kajian teknokratik dan evidence-based.
Perencanaan yang lemah, kabur, atau tidak terukur akan
berdampak langsung pada menurunnya kualitas akuntabilitas.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), dan hasil audit BPK sebagian besar
didasarkan pada capaian yang dirumuskan dalam rencana.
Dengan demikian, dokumen perencanaan adalah dokumen
politik dan hukum sekaligus dokumen manajerial yang memuat
janji pemerintah kepada rakyat. Kegagalan mencapai rencana
bukan sekadar kegagalan administratif, tetapi juga kegagalan
konstitusional dalam memenuhi mandat kesejahteraan.

D. Kritik dan Tantangan: Menuju Integrasi Substantif, Bukan
Sekadar Prosedural
Meskipun secara normatif relasi antara perencanaan dan
penganggaran telah diatur secara baik dalam regulasi, dalam
praktiknya masih terdapat tantangan yang mengemuka.
Di antaranya adalah: belum optimalnya integrasi sistem
perencanaan-penganggaran di tingkat daerah, tumpang tindih
program antar-K/L, inkonsistensi antara RPJM dan Renstra