Page 69 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

48 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

daya saing sumber daya manusia; dan turunnya intensitas emisi gas
rumah kaca menuju emisi nol bersih.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam delapan misi
pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas level pemerintahan,
dan integratif terhadap dinamika sosial, ekonomi, tata kelola, serta
lingkungan hidup. Kedelapan misi tersebut adalah transformasi
sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, penguatan
supremasi hukum dan stabilitas nasional, pengokohan ketahanan
sosial, budaya, dan ekologi, pemerataan pembangunan kewilayahan,
penyediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan,
serta menjamin kesinambungan pembangunan lintas generasi. Misi-
misi ini tidak berdiri sebagai daftar tujuan administratif, melainkan
sebagai agenda transformatif yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila
dan komitmen keberlanjutan pembangunan dalam segala aspek
kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, arah pembangunan dalam RPJP 2025–2045 disusun
sebagai pedoman teknokratik dan substantif bagi seluruh perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Arah ini tidak hanya mencakup
dimensi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga bidang sosial, budaya,
politik, pertahanan, keamanan, tata kelola, dan lingkungan hidup.
Berdasarkan kajian atas megatren global, tantangan struktural
domestik, serta evaluasi dua dekade sebelumnya, RPJP merumuskan
tujuh belas arah pembangunan nasional sebagai kerangka strategi
jangka panjang. Arah ini diperkuat oleh empat puluh lima indikator
utama pembangunan lintas sektor, yang berfungsi sebagai alat ukur
akuntabilitas dan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Bahkan
lebih jauh, arah-arah tersebut diturunkan ke dalam dua puluh agenda
transformatif super-prioritas atau game changers yang dirancang
sebagai lompatan strategis dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan,
tata kelola, dan kewilayahan.

Untuk menjamin kesinambungan dan implementasi yang
bertahap, RPJP Nasional dibagi menjadi empat tahap dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), masing-
masing lima tahunan, yaitu RPJM I (2025–2029) yang fokus pada