Page 67 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 67

46     MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            dan  program  Presiden  terpilih. Di sinilah negara  menjabarkan ide
            pembangunan dalam  bentuk  strategi dan  kebijakan konkret yang
            dapat diimplementasikan dalam satu periode pemerintahan.

                Fungsi hirarkis antara RPJP dan RPJM ini membentuk struktur
            berpikir jangka panjang yang adaptif dan responsif. RPJP menawarkan
            arah jangka panjang pembangunan dengan basis visi nasional,
            sedangkan RPJM mengisi ruang antara idealisme dan realitas
            dengan  menyusun agenda yang bersifat  prioritisable,  measurable,
            dan actionable. Kedua dokumen ini saling melengkapi dan menjadi
            perangkat penting dalam membangun konsistensi kebijakan publik
            dan perencanaan fiskal nasional.
                Bab ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana RPJP
            dan RPJM disusun, apa fungsi substantif dan operasionalnya, serta
            bagaimana keduanya memengaruhi strukturperencanaan sektoral  dan
            tahunan. Lebih jauh, pembahasan ini juga akan menyoroti tantangan
            dan  problematika  aktual  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan
            RPJP dan RPJM, serta urgensinya dalam menjaga  kesinambungan
            pembangunan  yang inklusif, berkeadilan,  dan berorientasi  hasil.
            Dengan memahami RPJP dan RPJM secara konseptual dan teknokratis,
            pembaca akan memperoleh kerangka analitis yang memadai untuk
            menilai  efektivitas  perencanaan  pembangunan  nasional  dalam
            kerangka jangka waktu yang terukur dan terarah.

            3.1.  RPJP Nasional: Visi, Misi, dan Arah Pembangunan 20
                 Tahunan

                Dalam konstruksi sistem perencanaan pembangunan nasional,
            Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJP Nasional)
            menempati  posisi  paling  strategis  dan  normatif  sebagai  puncak
            dari seluruh bangunan kebijakan pembangunan. Ia bukan sekadar
            dokumen makro yang bersifat teknokratis, melainkan proyeksi jangka
            panjang atas arah peradaban bangsa yang bersumber langsung dari
            tujuan konstitusional Indonesia. RPJP adalah artikulasi kehendak
            kolektif negara tentang akan menjadi bangsa seperti apa Indonesia
            di masa mendatang, bergerak ke mana, dan dengan nilai-nilai dasar
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72