Page 71 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 71
50 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
dunia yang makin tidak pasti, RPJP adalah jangkar kebijakan negara
yang menjamin bahwa pembangunan tetap pada jalurnya, berpijak
pada konstitusi, dan bergerak menuju masa depan yang bermartabat.
Sebagai tindak lanjut atas visi dan arah pembangunan jangka
panjang yang tertuang dalam RPJP Nasional 2025–2045, setiap
kementerian dan lembaga pemerintah idealnya menyusun dokumen
perencanaan sektoral yang sejalan dan terintegrasi dengan visi besar
“Indonesia Emas 2045.” Salah satu contohnya adalah Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah
menyusun Background Study RPJPN Bidang Agraria, Tata Ruang, dan
Pertanahan Tahun 2025–2045. Dokumen ini menunjukkan bagaimana
sektor agraria dan tata ruang mengartikulasikan kontribusinya
terhadap tujuan nasional melalui empat fase pembangunan: (1) fase
pertama (2025–2029) menitikberatkan pada penguatan kualitas dan
kepastian administrasi pertanahan dan tata ruang, (2) fase kedua
(2030–2034) mendorong kolaborasi lintassektor dan akselerasi layanan
berbasis inklusi dan integrasi, (3) fase ketiga (2035–2039) berfokus
pada produktivitas yang kompetitif melalui penguatan nilai ekonomi
lahan dan daya saing tata ruang, serta (4) fase keempat (2040–2045)
diarahkan untuk mencapai rekognisi global dan keberlanjutan melalui
tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar internasional
dan berwawasan lingkungan. Model perencanaan sektoral semacam
ini menjadi contoh penting bagi kementerian/lembaga lainnya agar
kebijakan jangka panjang mereka terarah, konsisten, dan selaras
dengan RPJP Nasional.
3.2. RPJM Nasional — Strategi, Kebijakan Umum, dan Program
Prioritas Presiden
Jika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)
adalah kerangka strategis negara dalam horizon dua dekade, maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)
adalah artikulasi operasional dan translasionalnya dalam rentang
waktu lima tahun. RPJM bertugas menjabarkan visi dan misi RPJP ke
dalam kebijakan, strategi, dan program yang dapat diimplementasikan
