Page 85 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

64 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

jawab kelembagaan dalam mewujudkan visi nasional. Dengan ruang
lingkup yang komprehensif, struktur yang logis, dan indikasi program
yang terarah, Renstra K/L menjadi medium penting untuk menjamin
bahwa pembangunan tidak bersifat sektoral sempit, melainkan
berjejaring, berbasis hasil, dan berpihak pada kepentingan publik
secara luas. Dalam kerangka perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi, keberadaan Renstra yang bermutu tinggi merupakan
syarat esensial bagi efektivitas penggunaan anggaran negara dan
pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai contoh, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan
penjabaran teknokratik dan operasional atas visi dan misi Presiden
periode 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Nasional,
khususnya dalam delapan Asta Cita. Dalam rancangan Renstranya,
Kementerian ATR/BPN memiliki relevansi langsung dengan
setidaknya empat dari Asta Cita tersebut. Pertama, pada Asta Cita 2
yang menekankan pada kemandirian bangsa melalui pembangunan
ekonomi hijau dan tata kelola yang bersih, Kementerian ATR/
BPN berkontribusi melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan penguatan kepatuhan pemanfaatan ruang. Kedua, pada
Asta Cita 6 yang fokus pada pembangunan desa dan pengentasan
kemiskinan, peran reforma agraria menjadi instrumen utama dalam
distribusi tanah dan peningkatan kesejahteraan petani. Ketiga, dalam
Asta Cita 7 mengenai reformasi hukum dan birokrasi, Kementerian
ini terlibat melalui penyelesaian konflik pertanahan dan penguatan
layanan digital. Keempat, pada Asta Cita 8 yang menekankan harmoni
dengan lingkungan, peran Kementerian terlihat melalui pendekatan
Framework for Effective Land Administration (FELA) yang mendukung
keadilan sosial, integrasi ruang, ekonomi hijau, dan pengelolaan data
spasial berbasis teknologi.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita secara
substantif dan terukur sesuai dengan kewenangannya tersebut, visi yang
diusung dalam rancangan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN
Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya pengelolaan pertanahan dan