Page 86 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 86
BAGIAN I 65
Perencanaan
penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum
dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi
ini dijabarkan ke dalam dua misi utama, yaitu: (1) menyelenggarakan
pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital
dan terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
berkelanjutandan penurunan tingkat kemiskinan, serta (2) mewujudkan
birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas
sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk
mencapai misi pertama, ditetapkan tiga tujuan, salah satunya adalah
Meningkatkan Kepastian Hak Atas Tanah dengan Prinsip Keberpihakan
Kepada Rakyat dan Mengutamakan Kepentingan Nasional, dengan
indikator utama berupa persentase kepastian dan perlindungan hak atas
tanah masyarakat. Sementara itu, misi kedua melahirkan dua tujuan,
di antaranya Pelayanan yang Optimal, Cepat, Prudent, dan Akuntabel,
dengan indikator Skor Penilaian Indeks Business-Ready (B-Ready)
sebagai ukuran utama kualitas pelayanan publik. Seluruh visi, misi, dan
tujuan ini kemudian diturunkan ke dalam enam Sasaran Strategis yang
menjadi fokus operasional kementerian selama lima tahun ke depan.
Sebagai pengarah implementasi, Kementerian ATR/BPN
menetapkan Arah Kebijakan dan Tahapan Transformasi yang
mencerminkan dinamika perubahan bertahap dari tahun ke tahun.
Transformasi ini dimulai pada tahun 2025 dengan penekanan pada
penguatan data dan informasi pertanahan serta tata ruang yang
berkepastian hukum, dan ditargetkan mencapai tata kelola yang
inklusif berbasis stelsel positif pada tahun 2029. Seluruh arah kebijakan
ini dikristalkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang telah
dilengkapi dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang
terukur. Dengan struktur tersebut, Renstra Kementerian ATR/BPN
tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga peta jalan
strategis yang terintegrasi antara kebijakan nasional, kebutuhan
sektoral, dan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia
Emas 2045.

