Page 86 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 86

BAGIAN  I   65
                                                            Perencanaan

            penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum
            dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi
            ini dijabarkan ke dalam dua misi utama, yaitu: (1) menyelenggarakan
            pengelolaan  pertanahan dan penataan ruang yang  berbasis  digital
            dan terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
            berkelanjutandan penurunan tingkat kemiskinan, serta (2) mewujudkan
            birokrasi  yang  bersih  dan  efektif  melalui  peningkatan  kualitas
            sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk
            mencapai misi pertama, ditetapkan tiga tujuan, salah satunya adalah
            Meningkatkan Kepastian Hak Atas Tanah dengan Prinsip Keberpihakan
            Kepada  Rakyat  dan  Mengutamakan  Kepentingan  Nasional, dengan
            indikator utama berupa persentase kepastian dan perlindungan hak atas
            tanah masyarakat. Sementara itu, misi kedua melahirkan dua tujuan,
            di antaranya Pelayanan yang Optimal, Cepat, Prudent, dan Akuntabel,
            dengan indikator  Skor Penilaian  Indeks Business-Ready (B-Ready)
            sebagai ukuran utama kualitas pelayanan publik. Seluruh visi, misi, dan
            tujuan ini kemudian diturunkan ke dalam enam Sasaran Strategis yang
            menjadi fokus operasional kementerian selama lima tahun ke depan.

                Sebagai pengarah implementasi, Kementerian ATR/BPN
            menetapkan  Arah Kebijakan dan Tahapan  Transformasi  yang
            mencerminkan dinamika perubahan bertahap dari tahun ke tahun.
            Transformasi ini dimulai pada tahun 2025 dengan penekanan pada
            penguatan data dan informasi pertanahan serta tata ruang yang
            berkepastian hukum, dan ditargetkan mencapai tata kelola yang
            inklusif berbasis stelsel positif pada tahun 2029. Seluruh arah kebijakan
            ini dikristalkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang telah
            dilengkapi dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang
            terukur. Dengan struktur tersebut, Renstra Kementerian ATR/BPN
            tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga peta jalan
            strategis yang  terintegrasi antara kebijakan nasional, kebutuhan
            sektoral, dan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia
            Emas 2045.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91