Page 82 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 61
Perencanaan

3.5. Renstra K/L — Ruang Lingkup, Struktur, dan Indikasi Program
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang secara formal
dan substantif menjabarkan arah kebijakan pembangunan nasional
dalam konteks tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah
pusat. Renstra K/Ladalah manifestasi dari prinsipperencanaan sektoral
yang terintegrasi secara vertikal ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM), serta secara horizontal dengan
kementerian/lembaga lain yang memiliki keterkaitan lintas sektor.
Dalam konteks tata kelola keuangan publik, Renstra juga menjadi
instrumen dasar bagi penganggaran berbasis kinerja, karena dari
dokumen inilah seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan
target output kementerian/lembaga diturunkan secara sistematis.

Secara yuridis, kewajiban penyusunan Renstra K/L diatur
dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang
menegaskan bahwa instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis
lima tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu
pada RPJM Nasional. Aturan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021, yang memberikan panduan teknis
mengenai struktur, isi, dan proses penyusunan Renstra K/L. Dalam
praktiknya, penyusunan Renstra diawali segera setelah Presiden
terpilih menyusun RPJM, sehingga dokumen ini akan menjadi acuan
awal dalam konsolidasi program dan penetapan prioritas anggaran
Kementerian/Lembaga selama satu periode pemerintahan.

Secara umum, ruang lingkup Renstra K/L mencakup seluruh
urusan dan kewenangan fungsional kementerian/lembaga sesuai
mandat konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan
organisasi birokrasi. Ruang lingkup ini tidak hanya meliputi kegiatan
teknis sektoral, tetapi juga tugas lintas bidang seperti koordinasi,
regulasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Renstra juga
harus mencerminkan isu-isu strategis yang berkembang di sektor
terkait, termasuk dinamika global, tuntutan masyarakat, perubahan
teknologi, maupun pergeseran demografis dan ekologis. Dengan
demikian, dokumen Renstra dituntut mampu memadukan orientasi