Page 98 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 77
Perencanaan

Jenis program yang lebih kompleks dan menantang dalam
praktik pelaksanaan adalah program lintas Kementerian/Lembaga.
Program ini memiliki karakter kolaboratif, multidimensi, dan
biasanya berkaitan dengan isu strategis nasional yang tidak dapat
ditangani oleh satu entitas pemerintahan secara parsial. Program
lintas K/L umumnya dirancang dalam kerangka prioritas nasional
sebagaimana tertuang dalam RKP dan RPJM. Dalam perencanaan
jenis ini, harmonisasi menjadi kunci utama karena setiap K/L
memiliki logika sektoral sendiri, sistem penganggaran yang berbeda,
serta tanggung jawab output yang tidak selalu sinkron. Oleh karena
itu, perumusan Renja K/L untuk program lintas K/L harus melewati
proses sinkronisasi dalam forum koordinasi sektoral dan perencanaan
bersama yang difasilitasi oleh Bappenas. Ketidaksinkronan pada tahap
perencanaan seringkali menyebabkan duplikasi kegiatan, tumpang
tindih kewenangan, atau bahkan konflik alokasi anggaran antar-K/L.
Ketiga jenis program tersebut menunjukkan bahwa desain
perencanaan tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi, kapasitas
koordinasi, dan kejelasan mandat kelembagaan. Dalam praktiknya,
pemahaman yang lemah atas perbedaan jenis program seringkali
membuat perencanaan menjadi seragam, tidak kontekstual, dan
kehilangan presisi dalam menghubungkan antara input, proses, dan
output. Karena itu, kejelasan dalam pengelompokan program menjadi
prasyarat penting bagi integrasi perencanaan dan penganggaran.
Klasifikasi program ini juga berpengaruh langsung pada desain logika
intervensi, indikator kinerja, dan strategi evaluasi. Misalnya, program
spesifik cenderung menggunakan pendekatan evaluasi berbasis hasil
internal, sementara program lintas K/L memerlukan sistem evaluasi
terpadu dan mekanisme pertanggungjawaban yang kolaboratif.
Dengan kata lain, pengklasifikasian program dan kegiatan
bukan hanya langkah administratif dalam menyusun Renja, tetapi
instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan,
efisiensi pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas lintas organisasi.
Dalam kerangka reformasi perencanaan dan penganggaran nasional,
kejelasan atas jenis program menjadi bagian dari upaya mendorong