Page 118 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 97
Penganggaran

1.1. Pengertian dan Kedudukan Penganggaran dalam Siklus
Keuangan Negara
Dalam disiplin manajemen keuangan publik, penganggaran
menempati posisi sentral sebagai jembatan antara perencanaan
pembangunan dan realisasi fiskal. Secara konseptual, penganggaran
merupakan proses sistemik dan strategis yang mencerminkan
komitmen negara dalam mengalokasikan sumber daya secara terukur
untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Ia bukan sekadar
aktivitas administratif untuk menyusun dokumen keuangan tahunan,
melainkan instrumen kebijakan yang mencerminkan prioritas negara,
arah kebijakan fiskal, dan orientasi pembangunan nasional dalam
kerangka waktu tertentu.

Secara yuridis, kedudukan penganggaran dalam siklus keuangan
negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang menempatkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal
untuk mengatur pendapatan dan belanja negara secara tahunan. Pasal
3 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks itu,
penganggaran menjadi salah satu siklus vital dalam pengelolaan
keuangan negara, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mempertegas bahwa
penganggaran bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
bagian integral dari sistem perencanaan nasional. Dalam Pasal 1 PP
tersebut, penganggaran dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang
menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), baik
untuk kementerian/lembaga (RKA-K/L), Otorita Ibu Kota Nusantara,
maupun Bendahara Umum Negara (RKA-BUN). RKA ini kemudian
menjadi dasar dalam penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran), yang merupakan dokumen otorisasi pelaksanaan