Page 122 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 122
BAGIAN II 101
Penganggaran
Dalam praktik kelembagaan, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 (jo. PMK 107 Tahun 2024) secara eksplisit
menyusun penganggaran sebagai siklus yang menyatu dengan
perencanaan dan pelaporan. Dalam regulasi tersebut, penganggaran
dimaknai tidak hanya sebagai tindakan administratif menyusun RKA
dan DIPA, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan pencapaian
kinerja kementerian/lembaga melalui program dan kegiatan yang
terukur. Oleh karena itu, tujuan penganggaran tidak dapat dipisahkan
dari mekanisme akuntabilitas publik, karena setiap unit kerja yang
menerima alokasi anggaran harus dapat menunjukkan kontribusinya
terhadap tujuan pembangunan yang lebih luas.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penganggaran
publik bukan hanya bersifat fiskal, melainkan paradigmatis—yakni
sebagai alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), memperkuat disiplin anggaran, serta mewujudkan
keadilan distributif melalui alokasi yang akuntabel dan berbasis kinerja.
Fungsi penganggaran publik dalam konteks keuangan negara dewasa
ini telah bergeser dari semata pengendalian administratif menuju
instrumen transformasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.
1.3. Kaidah dan Prinsip Penganggaran: Money Follow Program
dan Performance-Based Budgeting
Dalam tata kelola keuangan negara yang modern dan akuntabel,
kaidah serta prinsip penganggaran menjadi fondasi metodologis
yang tidak hanya mengatur teknis penyusunan anggaran, tetapi juga
mencerminkan paradigma normatif yang diemban oleh negara dalam
mendistribusikan sumber daya publik. Dua prinsip yang menonjol
dan secara eksplisit menjadi dasar transformasi penganggaran di
Indonesia adalah money follow program dan performance-based
budgeting. Kedua prinsip ini merupakan representasi dari upaya
negara untuk mentransformasikan sistem anggaran dari sekadar
input-based budgeting menjadi result-oriented budgeting, di mana
yang dikejar bukan hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga efektivitas
hasil (outcome) yang dicapai.

