Page 122 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 122

BAGIAN  II   101
                                                           Penganggaran

                Dalam praktik kelembagaan,  Peraturan  Menteri Keuangan
            Nomor 62 Tahun 2023 (jo. PMK  107 Tahun  2024) secara eksplisit
            menyusun penganggaran  sebagai siklus  yang menyatu  dengan
            perencanaan dan pelaporan. Dalam regulasi tersebut, penganggaran
            dimaknai tidak hanya sebagai tindakan administratif menyusun RKA
            dan DIPA, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan pencapaian
            kinerja kementerian/lembaga melalui program  dan kegiatan yang
            terukur. Oleh karena itu, tujuan penganggaran tidak dapat dipisahkan
            dari mekanisme akuntabilitas publik, karena setiap unit kerja yang
            menerima alokasi anggaran harus dapat menunjukkan kontribusinya
            terhadap tujuan pembangunan yang lebih luas.

                Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penganggaran
            publik bukan hanya bersifat fiskal, melainkan paradigmatis—yakni
            sebagai alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
            (good governance), memperkuat disiplin anggaran, serta mewujudkan
            keadilan distributif melalui alokasi yang akuntabel dan berbasis kinerja.
            Fungsi penganggaran publik dalam konteks keuangan negara dewasa
            ini telah  bergeser  dari  semata  pengendalian administratif  menuju
            instrumen transformasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

            1.3.  Kaidah dan Prinsip Penganggaran: Money Follow Program
                 dan Performance-Based Budgeting
                Dalam tata kelola keuangan negara yang modern dan akuntabel,
            kaidah  serta  prinsip  penganggaran  menjadi fondasi  metodologis
            yang tidak hanya mengatur teknis penyusunan anggaran, tetapi juga
            mencerminkan paradigma normatif yang diemban oleh negara dalam
            mendistribusikan sumber daya publik. Dua prinsip yang menonjol
            dan secara eksplisit menjadi dasar transformasi penganggaran di
            Indonesia  adalah  money  follow  program  dan  performance-based
            budgeting. Kedua prinsip ini merupakan  representasi dari upaya
            negara untuk mentransformasikan sistem anggaran dari  sekadar
            input-based budgeting  menjadi  result-oriented budgeting, di mana
            yang dikejar bukan hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga efektivitas
            hasil (outcome) yang dicapai.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127