Page 125 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

104 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

perencanaan tidak boleh berhenti pada formulasi target dan arah
pembangunan, melainkan harus diterjemahkan secara konkret ke
dalam struktur anggaran yang operasional dan terukur. Sebaliknya,
penganggaran yang tidak ditopang oleh perencanaan yang sistematis
dan berbasis kebutuhan pembangunan berisiko menjadi instrumentasi
fiskal yang transaksional, fragmentaris, dan tidak berorientasi hasil.
Oleh karena itu, integrasi konseptual dan prosedural antara proses
perencanaan dan penganggaran menjadi prasyarat mutlak dalam
kerangka fiscal governance yang efektif.

Landasan normatif keterpaduan ini ditegaskan secara eksplisit
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Regulasi ini hadir sebagai respons atas problematika klasik berupa
ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran,
serta untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan
nasional. Pasal 2 PP tersebut menyebutkan bahwa perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional harus dilaksanakan secara
terpadu, selaras, dan berkelanjutan melalui pendekatan money
follow program, dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi.
Artinya, kebijakan fiskal negara harus dibangun dari dokumen
rencana pembangunan (RPJMN, RKP, Renstra K/L) yang telah
disusun berdasarkan analisis kebutuhan, sasaran kinerja, dan potensi
pembiayaan.

Aspek prosedural dari keterkaitan ini dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran, yang mengatur penyusunan RKA-K/L
dan RKA-BUN sebagai instrumen fiskal yang disusun berdasarkan
hasil pemadanan antara kebijakan pembangunan dengan batasan
fiskal. Proses penyusunan tersebut mencakup penelaahan terhadap
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana
Kerja (Renja K/L), serta prioritas nasional sebagaimana termuat dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan demikian, struktur RKA
merupakan cerminan operasional dari perencanaan pembangunan