Page 126 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 126
BAGIAN II 105
Penganggaran
yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan produk politik anggaran
yang muncul secara ad hoc.
Dalam praktik teknisnya, keterkaitan antara perencanaan dan
penganggaran juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023, yang mengatur bahwa penyusunan anggaran
harus didasarkan pada hasil konsolidasi antara target kinerja dan
kapasitas fiskal. Dalam Pasal 3 ayat (2) regulasi tersebut, dinyatakan
bahwa penganggaran harus mencerminkan keterpaduan antara
perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan. Artikulasi ini
menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran bukan dua
domain yang terpisah, tetapi satu siklus berkelanjutan yang saling
mengandaikan secara substantif. Oleh karena itu, keterkaitan antara
perencanaan dan penganggaran nasional bukan semata kewajiban
prosedural, melainkan suatu keniscayaan institusional untuk
menjamin efektivitas kebijakan publik dan efisiensi belanja negara.
Ketika perencanaan dan penganggaran terfragmentasi, maka belanja
negara kehilangan arah strategisnya. Sebaliknya, ketika keduanya
terintegrasi, maka APBN menjadi instrumen pembangunan yang
berdaya transformasi dan memiliki legitimasi fiskal yang kuat.
