Page 131 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

110 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dengan kata lain, RKA
merupakan manifestasi fiskal dari keseluruhan proses perencanaan
pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional.

Lebih lanjut, RKA menjadi instrumen vital dalam tahapan siklus
APBN karena menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang berfungsi sebagai dokumen otorisasi
pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, keakuratan, konsistensi,
dan akuntabilitas penyusunan RKA sangat menentukan kualitas
belanja negara. Regulasi teknis yang mengatur substansi, klasifikasi,
dan sistem penyusunan RKA antara lain tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 (jo. PMK 107 Tahun 2024),
serta PMK Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Ketiga
regulasi ini memberikan pedoman operasional bagi kementerian/
lembaga dalam menyusun RKA yang tidak hanya sesuai dengan
kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip performance-
based budgeting dan money follow program.

Bab ini akan mengulas secara komprehensif bagaimana RKA
disusun dalam konteks sistem keuangan negara Indonesia, mulai
dari integrasinya dengan Rencana Kerja Pemerintah dan dokumen
perencanaan sektoral, pendekatan metodologis yang digunakan,
hingga tahapan penelaahan dan penetapan anggaran. Dengan
memahami struktur dan proses penyusunan RKA, kita akan dapat
melihat bagaimana kebijakan pembangunan diterjemahkan menjadi
alokasi anggaran yang terukur, terstruktur, dan berbasis pada
akuntabilitas kinerja.

2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Sinkronisasinya
dengan APBN
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen tahunan
yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target
makro yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran.
Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional,
RKP berfungsi sebagai dokumen transisi strategis dari visi jangka