Page 134 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 134

BAGIAN  II   113
                                                           Penganggaran

            Renja  K/L adalah  jembatan  tahunan  yang mengartikulasikan
            kebijakan strategis dalam bentuk operasional, dan RKA-K/L adalah
            instrumen fiskal yang mengikat  secara legal dalam implementasi
            anggaran. Keterpaduan antara ketiganya merupakan bentuk konkret
            dari  pendekatan  planning-budgeting linkage  yang  diperintahkan
            dalam sistem keuangan negara modern, di mana setiap pengeluaran
            negara  harus berbasis pada rencana kerja yang  sah dan memiliki
            landasan strategis yang jelas.
                Landasan  normatif  keterkaitan  ini  dapat  ditemukan  dalam
            Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun 2023 tentang Penyusunan
            Rencana Kerja dan Anggaran. Pasal 3 menegaskan bahwa penyusunan
            RKA-K/L  dilakukan  berdasarkan  dokumen  Renstra  K/L  dan  Renja
            K/L, serta disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam
            RKP dan batasan fiskal yang ditentukan dalam Kerangka Ekonomi
            Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dengan
            demikian, Renstra dan Renja K/L bukan sekadar dokumen internal
            kelembagaan, melainkan dokumen publik yang memiliki nilai
            konstitutif dalam proses penyusunan anggaran negara.

                Pasal 4 hingga Pasal 9 PP 6/2023 mengatur lebih lanjut proses
            integrasi antara perencanaan sektoral dan penganggaran, mulai dari
            pengajuan usulan anggaran berdasarkan  Renja  K/L, penelaahan
            terhadap kesesuaian substansi program/kegiatan, hingga penyusunan
            RKA final yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi anggaran
            (SPAN/e-RKA).  Regulasi ini menegaskan bahwa kementerian/
            lembaga tidak dapat menyusun RKA secara arbitrer, tetapi harus
            berdasarkan  dokumen  perencanaan yang  telah  dirancang  secara
            sistemik dan telah melalui mekanisme perumusan kebijakan publik.

                Lebih jauh, keterkaitan ini juga  didukung  oleh kerangka
            regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2017 tentang
            Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
            Nasional, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan dan
            penganggaran pembangunan harus dilakukan secara terpadu, selaras,
            dan berkelanjutan. Sinkronisasi antara  Renstra,  Renja, dan RKA
            dipandang sebagai wujud konkret dari prinsip money follow program,
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139