Page 138 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 117
Penganggaran

2.4. Proses Penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara
Umum Negara (RKA-BUN) merupakan rangkaian kegiatan yang
sistemik, terintegrasi, dan penuh ketelitian normatif dalam sistem
pengelolaan keuangan negara (Lihat Gambar 2.2). Ia tidak sekadar
menjadi prosedur administratif tahunan, melainkan merupakan
simpul utama dalam rantai kebijakan fiskal nasional. Proses ini
dimulai dari penyusunan pagu indikatif, berlanjut pada penetapan
pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran, hingga bermuara pada
penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sebagai dasar legal pelaksanaan belanja negara. Keseluruhan
tahapan ini diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi
fiskal, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan
pendekatan berbasis kinerja.

Pagu indikatif menjadi tahap awal dan sekaligus penanda
dimulainya proses penyusunan anggaran. Pagu ini disusun oleh
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dalam bentuk Surat Bersama, dan
didasarkan pada kerangka ekonomi makro serta arah kebijakan
fiskal yang tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dalam menyusun pagu
indikatif, digunakan basis angka dasar yang diperoleh dari prakiraan
maju dan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Di dalamnya tercermin pemutakhiran terhadap parameter ekonomi,
prioritas pembangunan nasional, serta usulan kegiatan baru baik dari
inisiatif unit kerja maupun arahan Presiden. Proses pematangan pagu
indikatif ini menjadi penghubung antara dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Renstra dan Renja K/L, serta struktur RAPBN yang
akan dikembangkan.