Page 140 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 119
Penganggaran

Setelah pagu indikatif disampaikan kepada kementerian/
lembaga, tahap selanjutnya adalah penyusunan Renja K/L yang
dijadikan dasar bagi perumusan RKA-K/L awal. Pada saat bersamaan,
dilakukan pembahasan pendahuluan antara Kementerian Keuangan,
Bappenas, dan K/L untuk menyempurnakan rencana program,
kegiatan, dan keluaran yang ingin dicapai. Proses ini kemudian
mengarah pada pembentukan pagu anggaran, yakni besaran
anggaran yang lebih final dibandingkan pagu indikatif. Pagu anggaran
mempertimbangkan hasil penelaahan atas RKA yang diajukan K/L,
serta penyesuaian berdasarkan keterbatasan fiskal, skala prioritas,
dan rencana pengalokasian dana lintas fungsi.

Setelah pagu anggaran disepakati, kementerian/lembaga
menyusun RKA-K/L berdasarkan pagu tersebut. Penyusunan RKA
dilakukan menggunakan aplikasi e-RKA dan disusun berdasarkan
struktur program, kegiatan, subkegiatan, serta output dan target
kinerja yang terukur. Dalam proses ini, kementerian/lembaga
diwajibkan menggunakan tiga instrumen utama: indikator kinerja,
hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta standar biaya masukan
dan keluaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. RKA
yang disusun pada tahap ini harus mencerminkan pendekatan
penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting)
dan prinsip money follow program, di mana alokasi dana diarahkan
kepada program prioritas dan kegiatan yang jelas capaian hasilnya.

Tahap berikutnya adalah penelaahan RKA oleh Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Penelaahan dilakukan
terhadap kesesuaian RKA dengan pagu anggaran, konsistensinya
dengan dokumen perencanaan nasional, serta kepatuhannya terhadap
ketentuan normatif seperti standar biaya dan ketentuan teknis
belanja. Hasil penelaahan ini disempurnakan melalui pembahasan
bersama dan dituangkan ke dalam pagu alokasi anggaran. Pagu
alokasi ini merupakan rincian definitif atas besaran anggaran per unit
eselon I dan satuan kerja di lingkungan K/L yang telah disesuaikan
dengan hasil pembahasan bersama DPR. Dengan kata lain, pagu