Page 143 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

122 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan
penelaahan terhadap keterkaitan substansial dan konsistensi
antara RKA-K/L dengan Renja-K/L serta RKP, memastikan bahwa
seluruh alokasi anggaran memang mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Di sisi lain, Menteri Keuangan melakukan
penelaahan terhadap aspek efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan
terhadap kebijakan fiskal dan standar biaya, untuk menjamin
optimalisasi belanja negara.
Integrasi penelaahan dari dua perspektif tersebut, yaitu
pembangunan dan fiskal, menjadi elemen penting dalam memastikan
bahwa penyusunan RKA tidak semata-mata mengisi kerangka
anggaran, tetapi juga merepresentasikan orientasi hasil, penggunaan
sumber daya secara optimal, serta sinergi antar unit kerja dan antar
instansi pemerintah. Oleh karena itu, tahapan penelitian, reviu, dan
penelaahan merupakan satu kesatuan dalam mekanisme quality
control penganggaran, yang menjamin bahwa dokumen RKA yang
dilanjutkan ke tahap DIPA telah memenuhi standar tertinggi dalam
tata kelola fiskal nasional.

Dengan demikian, proses penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN
merupakan rangkaian kegiatan strategis yang tidak hanya teknis,
tetapi juga politis dan normatif. Ia mengintegrasikan kepentingan
sektoral dan nasional, menyeimbangkan antara aspirasi pembangunan
dan kapasitas fiskal, serta menjamin bahwa belanja negara dijalankan
secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Regulasi
yang mengatur proses ini, khususnya PMK Nomor 62 Tahun 2023
dan PMK Nomor 107 Tahun 2024, telah membangun kerangka
normatif yang kuat dan rinci, sehingga proses penganggaran negara
menjadi terarah, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Proses ini
sekaligus memperlihatkan bahwa penganggaran tidak berdiri sendiri,
melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem tata kelola
keuangan negara yang menyatu dengan perencanaan pembangunan,
sistem informasi fiskal, serta mekanisme pertanggungjawaban
anggaran publik.