Page 133 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

112 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

RKP, Renja K/L, serta pagu indikatif yang bersumber dari dokumen
KEM-PPKF. Artinya, alokasi fiskal dalam APBN secara normatif harus
menjadi refleksi dari prioritas yang sudah ditetapkan dalam RKP, dan
bukan hasil lobi sektoral atau politik anggaran semata. Proses ini juga
ditopang oleh sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf i PP 17/2017.
Dengan demikian, sinkronisasi antara RKP dan APBN bukan hanya
merupakan kewajiban prosedural dalam siklus keuangan negara, tetapi
juga menjadi indikator kedewasaan fiskal dan konsistensi kebijakan
pembangunan. Ketika keduanya berjalan selaras, maka efektivitas
belanja negara meningkat, risiko budgetary misalignment menurun,
dan prioritas pembangunan nasional dapat diwujudkan secara lebih
akurat dan berdampak. Sebaliknya, kegagalan dalam mensinergikan
RKP dan APBN dapat menyebabkan pemborosan fiskal, tumpang
tindih program, serta lemahnya akuntabilitas anggaran terhadap hasil
pembangunan.

2.2. Renstra K/L, Renja K/L, dan Keterkaitannya dengan RKA-K/L
Dalam arsitektur perencanaan dan penganggaran nasional,
keberadaan dokumen perencanaan sektoral kementerian/lembaga
seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) memainkan
peran sentral sebagai penghubung antara dokumen perencanaan
nasional dan penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Renstra K/L
merupakan turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), yang menguraikan tujuan, sasaran,
arah kebijakan, serta program strategis masing-masing kementerian/
lembaga untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja K/L
adalah penjabaran tahunan dari Renstra K/L, yang memuat program,
kegiatan, dan target kinerja sebagai dasar dalam menyusun RKA-K/L
untuk tahun anggaran berjalan.

Hubungan antara ketiga dokumen ini bersifat hirarkis dan
substantif. Renstra K/L menjadi blueprint sektoral jangka menengah,