Page 128 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 107
Penganggaran

1.5. Dasar Hukum dan Regulasi Penganggaran (UU 17/2003, PP
17/2017, PP 6/2023)
Dasar hukum dan regulasi penganggaran di Indonesia
membentuk kerangka normatif yang tidak hanya menjamin kepastian
hukum dalam pelaksanaan fiskal negara, tetapi juga menetapkan
prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan,
dan berorientasi pada hasil. Tiga regulasi utama yang menjadi pilar
dalam sistem penganggaran nasional adalah Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran. Ketiganya membentuk kesatuan sistem regulatif yang
mengatur secara berlapis mulai dari asas, prinsip, hingga prosedur
teknis penyusunan anggaran.

Sebagai rujukan hukum tertinggi dalam tata kelola fiskal, UU
No. 17 Tahun 2003 meletakkan fondasi konseptual pengelolaan
keuangan negara, termasuk penganggaran, sebagai satu sistem yang
utuh dan terpadu. Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan anggaran sebagai
rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR.
Lebih jauh, Pasal 3 mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara
harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-undang
ini juga menegaskan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan
dan pengendalian, sekaligus sebagai sarana mewujudkan tujuan
bernegara. Dengan kata lain, UU ini memberikan legitimasi hukum
sekaligus arahan normatif bagi semua perangkat regulasi teknis di
bawahnya.

Kerangka tersebut diperkuat oleh PP No. 17 Tahun 2017, yang
memperjelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional. Pasal 2 menegaskan bahwa kedua proses
tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar
APBN benar-benar mencerminkan arah dan prioritas pembangunan
nasional. Regulasi ini mengatur siklus waktu, pendekatan substantif,