Page 132 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 111
Penganggaran

menengah-panjang (RPJMN/RPJP) ke dalam kerangka operasional
tahunan. Namun, kehadiran RKP tidak akan efektif jika tidak diikuti
oleh sinkronisasi substantif dengan instrumen fiskal utama negara,
yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena
itu, sinergi dan keterpaduan antara RKP dan APBN bukan hanya
menjadi kebutuhan teknis, melainkan keniscayaan struktural yang
ditegaskan secara eksplisit dalam regulasi negara.
Dasar hukum yang menegaskan keterkaitan dan sinkronisasi
antara RKP dan APBN tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 2 disebutkan
bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
harus dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan berkelanjutan.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa program dan
kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran benar-benar
merepresentasikan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam RKP. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam upaya menutup
fiscal-policy gap, yaitu ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan
dan implementasi fiskalnya.
Lebih lanjut, Pasal 3 PP 17/2017 memperkenalkan pendekatan
money follow program, yang mengharuskan proses penganggaran
mengikuti program-program prioritas nasional sebagaimana
termuat dalam RKP. Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola
penganggaran sektoral dan birokratis ke arah penganggaran berbasis
hasil (result-based budgeting), di mana belanja negara diarahkan
pada capaian kinerja yang konkret dan terukur. Dengan demikian,
RKP tidak hanya menjadi dokumen normatif perencanaan, tetapi
juga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) oleh kementerian/lembaga, serta dasar pertimbangan
dalam penetapan pagu anggaran.

Sinkronisasi ini dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran, khususnya dalam Pasal 5 hingga Pasal 9, yang mengatur
bahwa penyusunan RKA oleh K/L dan BUN harus memperhatikan