Page 119 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

98 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

anggaran. Di sinilah penganggaran memperoleh sifatnya yang ganda:
sebagai pernyataan niat fiskal negara, sekaligus sebagai alat kendali
pelaksanaan anggaran.

Dalam dimensi prosedural, kedudukan penganggaran ditegaskan
pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. Peraturan ini mengarahkan agar proses penganggaran
senantiasa sinkron dengan perencanaan pembangunan, baik dalam
konteks substansi maupun waktu. Pasal 3 PP tersebut menyatakan
bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dilaksanakan melalui pendekatan money follow program, yakni
penganggaran diarahkan untuk mendanai program yang benar-
benar prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini
mencerminkan orientasi baru dalam paradigma penganggaran negara:
dari pendekatan input-based menuju output-based budgeting,
bahkan menuju outcome-based budgeting dalam jangka panjang.

Sementara itu, secara teknis-operasional, penganggaran diatur
lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang telah diperbarui melalui
PMK Nomor 107 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan kerangka
metodologis yang komprehensif dalam pelaksanaan penganggaran
di lingkungan pemerintah pusat. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut,
penganggaran dimaknai sebagai proses yang meliputi tinjauan
ulang angka dasar, penyusunan RKA, penelaahan, revisi, hingga
pengesahan DIPA. Dengan kata lain, PMK ini mengatur seluruh siklus
penganggaran mulai dari preparation hingga authorization, dan
menjadi titik masuk menuju pelaksanaan dan pertanggungjawaban
anggaran.

Dalam konteks siklus keuangan negara, penganggaran menempati
fase kedua setelah perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan
RKP), dan mendahului pelaksanaan serta akuntansi dan pelaporan.
Siklus ini mencerminkan pendekatan fiscal governance yang integral
dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam banyak