Page 117 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

96 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

keuangan publik, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya integrasi
kebijakan antar sektor dan jenjang pemerintahan. Selanjutnya,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 memperkuat aspek
sistemik dan prosedural dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran kementerian/lembaga serta bendahara umum negara,
sebagai instrumen teknokratik untuk menjembatani kebutuhan
sektoral dengan kerangka fiskal nasional.

Kerangka normatif tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 (yang
telah disempurnakan dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024), yang
tidak hanya menetapkan standar operasional perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, tetapi juga menegaskan pentingnya akuntansi
dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dalam siklus penganggaran.
Dalam kerangka itu, penganggaran negara dituntut untuk memenuhi
asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan
dengan tuntutan belanja yang berkualitas (quality spending),
serta adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tuntutan
pembangunan yang inklusif.
Dengan demikian, Bab ini akan mengurai secara sistematis
prinsip-prinsip dasar dan kerangka konseptual penganggaran negara
dalam sistem keuangan publik Indonesia. Uraian ini akan memaparkan
bagaimana norma-norma hukum fiskal dikonstruksi, bagaimana
asas-asas penganggaran dijalankan dalam praksis kebijakan, serta
bagaimana regulasi-regulasi terbaru memberi penekanan baru
terhadap paradigma performance-based budgeting, money follow
program, dan tata kelola fiskal yang berkelanjutan. Penelaahan ini
penting untuk memperkuat kerangka epistemik dan aplikatif dalam
memahami sistem penganggaran negara secara lebih komprehensif
dan reflektif.