Page 160 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 139
Penganggaran

Sementara itu, seluruh perhitungan biaya dalam suatu keluaran
wajib mempertimbangkan Standar Struktur Biaya (SSB), sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya, yang telah diubah
dengan PMK Nomor 140/PMK.02/2021. SSB adalah batasan mengenai
besaran atau persentase komposisi biaya dalam satu keluaran. Struktur
biaya ini terdiri atas biaya utama dan biaya pendukung, dengan batas
maksimal yang ditentukan untuk kategori pendukung. Biaya utama
adalah komponen yang langsung memengaruhi keluaran (misalnya
bahan utama pengukuran dan pemetaan bidang tanah), sedangkan
biaya pendukung bersifat tidak langsung (misalnya konsumsi, ATK,
atau transportasi internal). SSB berguna untuk menghindari distorsi
anggaran akibat dominasi biaya pendukung, dan menjadi parameter
kewajaran dalam struktur pembiayaan. Sebagai contoh, batas
maksimal biaya pendukung ditetapkan sebesar 6% untuk barang
infrastruktur, 7% untuk barang non-infrastruktur, 7% untuk layanan
regulasi, dan 9% untuk layanan non-regulasi. Ketentuan ini bertujuan
untuk menghindari pembengkakan anggaran yang tidak proporsional
dan memastikan konsistensi antar unit kerja dalam menyusun
struktur pembiayaan yang seimbang dan rasional.
Ketiga standar biaya ini ditetapkan secara formal oleh Menteri
Keuangan setelah koordinasi dengan K/L terkait. Standar biaya berlaku
terhadap seluruh pendanaan dari sumber rupiah murni, PNBP, PNBP
Satker BLU, SBSN, maupun pinjaman/hibah, kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian kerja sama atau kontrak hibah. Pertanggungjawaban
terhadap ketepatan penggunaan dan pemenuhan persyaratan standar
biaya menjadi tanggung jawab penuh PA/KPA, dan pengawasan
dilakukan oleh APIP dan Ditjen Anggaran.
Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, penggunaan
standar biaya memiliki korelasi langsung terhadap validitas dan
accountability dari output yang direncanakan. RKA yang disusun
tanpa mengacu pada SBM, SBK, dan SSB berpotensi menghasilkan
cost overrun, ketidaksesuaian antara belanja dan keluaran, serta
inkonsistensi antar K/L. Karena itu, keberadaan standar biaya bukan