Page 165 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

144 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) yang sepenuhnya berasal dari
penerimaan dalam negeri, khususnya dari pendapatan perpajakan
dan bukan dari penerimaan yang ditentukan penggunaannya. Sumber
dana ini menjadi representasi langsung dari daya fiskal negara
yang digunakan untuk mendanai berbagai prioritas nasional yang
tidak terikat oleh sumber pembiayaan eksternal, seperti hibah atau
pinjaman, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam konteks perencanaan dan penganggaran, Rupiah Murni
diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi, terutama Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan. Pasal 47 ayat (4) dalam PMK ini menegaskan bahwa seluruh
perhitungan biaya yang dananya bersumber dari Rupiah Murni harus
memedomani Standar Biaya, termasuk Standar Biaya Masukan (SBM),
Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan Rupiah Murni bukan
sekadar soal alokasi, tetapi terkait erat dengan disiplin penganggaran,
efisiensi penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan
negara.
Rupiah Murni juga mencerminkan otonomi fiskal pemerintah
pusat, karena alokasinya tidak dikunci oleh perjanjian atau
ketentuan pihak eksternal. Sebagai konsekuensinya, tanggung jawab
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penggunaannya
berada sepenuhnya di tangan pemerintah, dengan mekanisme
internal yang harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan
kesesuaian terhadap prioritas nasional sebagaimana termuat dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L. Dalam praktiknya,
alokasi Rupiah Murni dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan kemudian disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) setelah melalui penelaahan dan reviu sebagaimana
diatur dalam PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024.
Jenis belanja yang paling umum menggunakan sumber dana
Rupiah Murni adalah belanja pegawai, meskipun sumber dana ini
bisa juga digunakan ke jenis belanja lainnya, misalnya belanja barang