Page 170 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 170

BAGIAN  II   149
                                                           Penganggaran

            tidak hanya bertumpu pada pajak,  tetapi juga  mengoptimalkan
            potensi penerimaan negara dari berbagai sektor nonpajak yang sah.
            Legalitas, akuntabilitas, dan kontrol  fiskal menjadi fondasi utama
            dalam menjamin bahwa  PNBP tidak berubah menjadi instrumen
            pungutan eksesif tanpa kendali, tetapi tetap  dalam rel kebijakan
            fiskal  yang berorientasi  publik  dan  pro-keadilan  sosial. Di  sinilah
            pentingnya pendekatan holistik dan institusional dalam pengelolaan
            PNBP sebagai bagian dari ekosistem keuangan negara yang sehat dan
            modern.

            4.3.  Hibah
                Dalam konteks penganggaran publik, hibah merupakan salah
            satu sumber pendapatan  negara yang memiliki karakteristik unik
            karena sifatnya yang tidak wajib dikembalikan dan dapat berasal dari
            dalam maupun luar negeri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/
            PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah hadir sebagai
            payung hukum yang mengatur secara komprehensif bagaimana hibah
            harus dikelola, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
            Regulasi  ini  dibangun  sebagai  pelaksana  Peraturan  Pemerintah
            Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
            Negeri dan Penerimaan  Hibah,  dengan menyesuaikan dinamika
            pengelolaan hibah yang semakin kompleks,  sekaligus memastikan
            keselarasan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-
            Undang Perbendaharaan Negara.
                Hibah, sebagai instrumen pendanaan, tidak boleh diterima secara
            sembarangan. Regulasi ini menetapkan kriteria ketat agar penerimaan
            tersebut benar-benar bermanfaat bagi negara tanpa membebani APBN
            di masa depan. Misalnya, hibah harus bebas dari ikatan politik atau
            muatan yang mengancam stabilitas  keamanan negara,  serta  harus
            digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional atau
            penanggulangan bencana. Penggunaannya pun harus selaras dengan
            sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima, atau dalam keadaan
            darurat seperti bencana alam, wabah penyakit, atau konflik sosial.
            Hal ini menunjukkan bahwa hibah bukan sekadar tambahan dana,
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175