Page 166 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 145
Penganggaran

dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Kementerian ATR/
BPN. Dengan demikian, Rupiah Murni bukan sekadar dana domestik,
tetapi merupakan simbol dari kemandirian fiskal nasional dan
sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan belanja berkualitas.
Perencanaan dan penggunaan Rupiah Murni harus selaras dengan
kaidah penganggaran berbasis kinerja, prinsip money follow program,
serta pencapaian output dan outcome yang relevan dengan visi
pembangunan nasional.

4.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Dalam lanskap fiskal nasional, Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) berperan strategis sebagai sumber penerimaan
negara yang bersifat nonpajak namun signifikan dalam menopang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. PNBP
memberikan jalur alternatif untuk memperluas basis penerimaan
negara, di luar ketergantungan klasik pada perpajakan. Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mendefinisikan PNBP sebagai
pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas layanan
atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, baik
manfaat langsung maupun tidak langsung, yang menjadi penerimaan
pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam
mekanisme APBN.
PNBP dapat bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam,
pelayanan publik oleh K/L, pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, denda dan sanksi administratif, serta pengelolaan aset
lainnya. Definisi normatif ini menciptakan landasan legalitas dan
akuntabilitas yang mewajibkan setiap pungutan nonpajak ditetapkan
melalui ketentuan tarif dan jenisnya secara formal. PP Nomor 69
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP
mempertegas bahwa penetapan tarif harus memperhatikan prinsip
cost of service, ability to pay, serta nilai keekonomian dari manfaat
layanan. Proses teknokratik ini tidak dapat diabaikan karena menjadi
instrumen proteksi terhadap penyimpangan fiskal sekaligus kontrol
atas beban masyarakat.