Page 200 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 200

BAGIAN  II   179
                                                           Penganggaran

            efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran.  Dalam kerangka
            tersebut, integrasi  sistem informasi antara perencanaan dan
            penganggaran menjadi keniscayaan  guna memastikan keterkaitan
            yang erat antara kebijakan, program, dan pengalokasian sumber
            daya secara tepat sasaran. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
            (SAKTI) merupakan  contoh konkret dari sistem informasi yang
            mengintegrasikan seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, hingga
            pelaporan keuangan dalam satu platform yang terstandar dan real-
            time.

                SAKTI,   yang   dikembangkan     oleh  Direktorat  Jenderal
            Perbendaharaan Kementerian  Keuangan, merupakan sistem
            informasi yang digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah pusat
            dalam  menyusun  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), mengelola
            Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA),  melakukan  transaksi
            keuangan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban. Aplikasi
            ini terhubung dengan modul perencanaan nasional, termasuk sistem
            Krisna yang dikelola oleh Bappenas, sehingga menjamin konsistensi
            antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

                Melalui  integrasi ini,  seluruh proses perencanaan dan
            penganggaran dapat diawasi secara elektronik, mulai dari input awal
            usulan kegiatan, revisi anggaran, hingga realisasi fisik dan keuangan.
            Keterpaduan antara  modul  perencanaan (seperti  Krisna), modul
            anggaran (SPAN  dan SAKTI), serta  sistem pelaporan (e-Rekon-LK
            dan e-Monitoring) menciptakan satu ekosistem yang mendukung
            pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Dengan
            demikian,  sistem  informasi ini  tidak hanya berfungsi  sebagai alat
            bantu administratif, melainkan sebagai  decision support  system
            yang memungkinkan pengambil kebijakan menilai capaian program,
            efisiensi belanja, serta menentukan prioritas anggaran berbasis data.

                Penggunaan    teknologi   informasi   juga  memungkinkan
            mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih akurat dan responsif.
            Dengan data yang terkonsolidasi  secara nasional, Kementerian
            Keuangan dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran
            secara harian, mendeteksi deviasi terhadap rencana, serta mengambil
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205