Page 199 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 199
178 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
memastikan bahwa alokasi anggaran yang disusun K/L sesuai
dengan pagu indikatif, prioritas nasional, dan kapasitas fiskal negara.
Sedangkan DJPb berperan penting dalam memastikan penyaluran
anggaran melalui mekanisme DIPA berlangsung sesuai dengan
prinsip cash management yang efisien, serta melakukan monitoring
dan evaluasi atas realisasi anggaran di tingkat satker. Kedua direktorat
ini juga melakukan reviu substansi dan proses terhadap usulan revisi
anggaran, penyusunan standar biaya, serta pengesahan penggunaan
dana PNBP dan hibah yang harus sesuai dengan kerangka hukum
pengelolaan APBN.
Satuan kerja sebagai entitas pelaksana anggaran di tingkat
operasional menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap rupiah
dari APBN dibelanjakan secara efisien, tepat sasaran, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam sistem SAKTI dan aplikasi e-Rekon-
LK, satker berkewajiban mencatat transaksi anggaran secara real time,
menyusun laporan pertanggungjawaban, serta melaporkan capaian
kinerja kepada kementerian induk maupun Kementerian Keuangan.
Peran aktif satker dalam menjaga integritas data anggaran, mendeteksi
anomali pelaksanaan, serta menjawab temuan hasil pemeriksaan BPK
atau APIP merupakan bagian integral dari ekosistem pengawasan
penganggaran yang sehat.
Secara keseluruhan, pengawasan penganggaran merupakan kerja
kolaboratif dan sistemik antara pengendali fiskal, pengawas internal,
dan pelaksana teknis anggaran. Dalam desain modern pengelolaan
keuangan publik, setiap aktor dalam rantai ini harus memiliki
kapasitas teknokratis, integritas tinggi, serta kesadaran kolektif
terhadap pentingnya menjamin setiap belanja negara berkontribusi
nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
6.3. Integrasi Sistem Informasi dalam Perencanaan dan
Penganggaran
Transformasi digital dalam manajemen keuangan negara telah
menjadi pilar fundamental dalam memperkuat akuntabilitas,
