Page 241 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB III.

PENGADAAN BARANG/

JASA PEMERINTAH

Dalam kerangka manajemen keuangan publik yang akuntabel,
pengadaan barang/jasa pemerintah tidak boleh dipandang semata
sebagai aktivitas logistik-prokurmen belaka, melainkan sebagai
instrumen strategis untuk mewujudkan tiga tujuan fundamental:
efisiensi fiskal, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas
layanan publik. Secara konseptual, pengadaan barang/jasa merupakan
bagian integral dari siklus manajemen keuangan negara yang berperan
sebagai mekanisme implementatif dari kebijakan publik (Thai, 2001;
Arrowsmith, 2010). Melalui proses pengadaan, sumber daya publik
dialokasikan untuk mengubah rencana strategis menjadi output
nyata berupa barang, infrastruktur, dan layanan yang dibutuhkan
masyarakat. Dalam perspektif teori public procurement governance,
pengadaan yang baik tidak hanya menekankan pada prinsip value
for money, tetapi juga pada dimensi transparansi, akuntabilitas,
persaingan sehat, dan keadilan sosial (OECD, 2015; Wittig, 1999; Thai,
2009). Dengan demikian, pengadaan menjadi instrumen kebijakan
ekonomi sekaligus sarana tata kelola pemerintahan yang berorientasi
pada pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara teleologis, regulasi pengadaan—sebagaimana termaktub
dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (Perpres
Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan pertama dan Perpres Nomor
46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua) dan juga aturan turunannya