Page 242 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 242
BAGIAN III 221
Pelaksanaan
berfungsi sebagai gatekeeper yang mendorong transformasi dari
praktik pengadaan konvensional menuju paradigma berorientasi hasil
(results-based procurement). Paradigma ini bertumpu pada tiga pilar
utama: (1) nilai manfaat (value for money), (2) pemberdayaan ekonomi
lokal melalui afirmasi UMKM, dan (3) transparansi elektronik sebagai
antitesis dari information asymmetry.
Secara normatif, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan
perwujudan prinsip public trust, di mana setiap tahapannya—mulai
dari perencanaan RUP (Rencana Umum Pengadaan) hingga serah
terima pekerjaan—harus tunduk pada mekanisme checks and
balances yang ketat. Mekanisme ini dijalankan melalui dua saluran:
pengawasan internal oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
dan partisipasi masyarakat (citizen oversight). Tantangan utama
yang muncul terletak pada dialektika antara kepatuhan regulasi
(compliance-driven) dan fleksibilitas inovasi, khususnya dalam
merespons dinamika kebutuhan darurat atau proyek-proyek strategis
nasional yang memerlukan percepatan tanpa mengorbankan prinsip
akuntabilitas.
Bab ini akan menganalisis pengadaan barang/jasa sebagai
subsistem dari siklus APBN, dengan pendekatan holistik yang
mengintegrasikan tiga dimensi: hukum, ekonomi, dan tata kelola.
Fokus analisis tidak hanya terbatas pada black-letter law (aspek
tekstual regulasi), tetapi juga menjangkau implikasi kebijakan
(policy implications) serta dimensi sosio-teknikal—seperti disparitas
kapasitas SDM antardaerah dalam mengadopsi e-procurement—yang
sering kali menjadi missing link dalam implementasi kebijakan.
3.1. Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen
fundamental dalam tata kelola keuangan negara yang berperan sebagai
mekanisme transformasi anggaran publik menjadi barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara esensial, aktivitas ini
tidak boleh direduksi sekadar sebagai prosedur administratif belaka,
