Page 247 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 247
226 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Sistem sanksi yang komprehensif dan berlapis menjadi penopang
penting dalam penegakan prinsip dan etika pengadaan. Mekanisme
sanksi dirancang untuk berlaku adil bagi semua pihak, baik penyedia
barang/jasa maupun pejabat pengadaan, menciptakan keseimbangan
dalam sistem pertanggungjawaban. Sanksi tidak hanya bersifat
represif melalui hukuman administratif, tetapi juga preventif dengan
membangun efek jera melalui mekanisme daftar hitam. Pendekatan
ini menunjukkan keseriusan negara dalam menciptakan ekosistem
pengadaan yang bersih dan profesional, sekaligus melindungi
kepentingan publik dari penyalahgunaan anggaran negara.
Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan, kerangka
prinsip dan etika pengadaan merepresentasikan sintesis antara
pendekatan berbasis aturan dan berbasis nilai. Pendekatan
berbasis aturan menekankan kepatuhan terhadap norma formal,
sementara pendekatan berbasis nilai membangun kesadaran moral
intrinsik. Sinergi antara kedua pendekatan ini menciptakan sistem
pengadaan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki
ketahanan kultural terhadap praktik-praktik tidak sehat. Model ini
sejalan dengan perkembangan terkini dalam teori governance yang
menekankan pentingnya keseimbangan antara hard law dan soft law
dalam pengaturan sektor publik.
Implementasiprinsipdanetikapengadaandilapanganmenghadapi
tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Di
satu sisi, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber
daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Di sisi
lain, perlu dibangun sistem insentif dan disinsentif yang efektif untuk
mendorong perilaku etis. Pembinaan tidak boleh terbatas pada aspek
teknis-prosedural semata, tetapi harus mencakup pengembangan
karakter dan integritas para pelaku pengadaan. Pengalaman
internasional menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan
budaya integritas dalam pengadaan pemerintah memerlukan
komitmen jangka panjang dan kepemimpinan yang konsisten dari
level paling atas.
