Page 243 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

222 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

melainkan harus dipahami sebagai proses strategis yang memiliki
dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam
konteks makro, pengadaan pemerintah berfungsi sebagai alat
kebijakan fiskal yang mampu mendorong percepatan pembangunan
nasional sekaligus menjadi instrumen redistribusi ekonomi melalui
pemberdayaan pelaku usaha domestik, khususnya Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM).
Landasan filosofis pengadaan barang/jasa pemerintah berakar
pada prinsip-prinsip good governance, terutama asas transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi
panduan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai rambu-rambu
etis dalam seluruh tahapan pengadaan. Dalam perspektif hukum
administrasi negara, pengadaan barang/jasa merupakan manifestasi
dari kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara
yang harus dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas
dan terstruktur. Secara hierarkis, landasan konstitusional pengadaan
barang/jasa pemerintah bersumber dari amanat pengelolaan keuangan
negara yang diatur dalam konstitusi, yang kemudian dijabarkan lebih
rinci dalam undang-undang sektoral dan diimplementasikan melalui
peraturan pelaksana.

Secara konseptual, pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup
seluruh siklus pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan,
pelaksanaan proses pemilihan penyedia, hingga evaluasi hasil
pekerjaan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai jenis pengadaan,
seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan
jasa lainnya. Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa pengadaan
pemerintah bukan sekadar aktivitas pembelanjaan anggaran,
melainkan suatu sistem terintegrasi yang mempertimbangkan aspek
kualitas, efisiensi biaya, dampak sosial, dan keberlanjutan.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat
multidimensional, mencerminkan kompleksitas perannya dalam
pembangunan nasional. Di satu sisi, pengadaan pemerintah harus
mampu menghasilkan value for money, yakni memperoleh barang/