Page 248 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 248

BAGIAN  III   227
                                                            Pelaksanaan

            3.3.  Arsitektur Kelembagaan dalam Sistem Pengadaan Barang/
                 Jasa Pemerintah
                Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia dibangun
            atas  fondasi  kelembagaan  yang  kompleks  namun  terstruktur,
            melibatkan  berbagai  aktor  dengan  peran  dan  tanggung  jawab
            yang saling terkait dalam suatu ekosistem yang dinamis. Arsitektur
            kelembagaan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme checks
            and balances yang integral, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam
            setiap tahapan proses pengadaan. Pada tataran strategis, pengguna
            anggaran dan kuasa pengguna anggaran memegang peranan kunci
            dalam menentukan arah kebijakan pengadaan, termasuk menetapkan
            rencana  umum pengadaan dan  membuat  keputusan-keputusan
            penting terkait kelangsungan proses pengadaan. Sementara pada level
            operasional, pejabat pembuat komitmen bertindak sebagai ujung
            tombak yang menjalankan seluruh rangkaian proses pengadaan mulai
            dari penyusunan spesifikasi teknis hingga evaluasi kinerja penyedia,
            dengan tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban yang jelas
            kepada pimpinan instansi.
                Struktur  kelembagaan  pengadaan  pemerintah  menunjukkan
            gradasi yang jelas dalam pembagian peran dan kewenangan. Pada
            level pelaksana teknis, terdapat pejabat pengadaan yang khusus
            menangani paket bernilai relatif kecil dengan metode pengadaan
            langsung, serta kelompok kerja pemilihan yang bertanggung jawab
            atas proses pemilihan untuk paket bernilai lebih besar dengan
            komposisi keanggotaan yang didesain untuk menjamin objektivitas
            proses. Kelengkapan struktur ini diperkuat dengan adanya lembaga
            kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfungsi sebagai
            otoritas pengadaan nasional dengan mandat yang meliputi tiga
            domain utama: perumusan kebijakan dan standar,  pengembangan
            sistem termasuk digitalisasi pengadaan,  serta pembinaan sumber
            daya manusia pengadaan. Keberadaan lembaga ini  mencerminkan
            pendekatan terpusat dalam pengembangan ekosistem pengadaan
            secara holistik, sekaligus menjamin keseragaman standar di seluruh
            Indonesia.
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253