Page 244 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 223
Pelaksanaan

jasa dengan kualitas terbaik pada harga yang kompetitif. Di sisi
lain, ia juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti peningkatan partisipasi
UMKM, penguatan industri dalam negeri, serta dukungan terhadap
riset dan pengembangan inovasi lokal. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa pengadaan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi
anggaran, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan yang
lebih luas. Prinsip value for money sebagai inti dari pengadaan
barang/jasa pemerintah harus dipahami secara komprehensif,
tidak terbatas pada pencarian harga terendah semata. Konsep ini
mencakup pertimbangan menyeluruh terhadap kualitas produk,
ketepatan waktu penyelesaian, kesesuaian spesifikasi teknis, serta
dampak jangka panjang dari pengadaan tersebut. Implementasinya
diwujudkan melalui mekanisme seperti penetapan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) yang rasional, evaluasi penawaran berbasis kualitas
dan biaya, serta penerapan standar pengawasan yang ketat untuk
memastikan akuntabilitas.

Penguatan ekonomi nasional melalui pengadaan barang/
jasa pemerintah juga tercermin dalam kebijakan afirmatif yang
memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri,
khususnya UMKM. Kebijakan ini diwujudkan melalui pengaturan
khusus yang memprioritaskan penyedia lokal, pencadangan paket
tertentu untuk usaha kecil, serta penyederhanaan persyaratan
administrasi bagi pelaku usaha yang masih berkembang. Langkah ini
tidak hanya mendorong pemerataan ekonomi, tetapi juga memperkuat
ketahanan industri nasional dalam menghadapi persaingan
global. Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi
perkembangan terkini yang merevolusi tata kelola pengadaan secara
fundamental. Transformasi dari sistem konvensional ke pengadaan
elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi,
tetapi juga memperluas akses bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
Sistem pengadaan elektronik memungkinkan pelacakan proses secara
real-time, mengurangi praktik kolusi, serta memfasilitasi partisipasi
yang lebih inklusif dari penyedia barang/jasa.