Page 347 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

326 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dokumen sumber secara detail. Dengan demikian, setiap angka
yang muncul dalam laporan keuangan benar-benar didukung bukti
transaksi yang sah dan dapat diverifikasi.

Selain rekonsiliasi internal antar unit, proses penyusunan laporan
keuangan pemerintah juga diwajibkan untuk melalui tahapan reviu
pengendalian intern. Regulasi mengamanatkan agar entitas akuntansi
menyusun Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan, atau yang dikenal dengan CHR PIPK. Dokumen ini memuat
simpulan atas hasil penelaahan sistem pengendalian intern yang
diterapkan pada proses pelaporan keuangan. Dengan adanya reviu
pengendalian intern, pimpinan instansi dapat memastikan bahwa
laporan keuangan yang dihasilkan telah melewati pengendalian yang
memadai, sehingga risiko salah saji material dapat diminimalkan.
Dalam konteks ini, CHR PIPK bukan sekadar formalitas, melainkan
instrumen evaluasi yang harus disusun dengan telaah mendalam dan
data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah seluruh data terakumulasi dan melalui proses rekonsiliasi
serta reviu, laporan keuangan disusun dan disajikan dalam format
yang telah ditetapkan. Proses penyajian ini memadukan berbagai
komponen laporan — seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan — sesuai kerangka
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Di tahap inilah,
tanggung jawab entitas akuntansi bertransformasi menjadi tanggung
jawab entitas pelaporan, yang wajib menyusun laporan keuangan
konsolidasian. Setiap entitas pelaporan, mulai dari Kementerian/
Lembaga hingga Pemerintah Daerah, harus dapat membuktikan
bahwa laporan yang disajikan telah memuat seluruh aktivitas
keuangan yang menjadi kewenangannya.

Peran Bendahara Umum Negara atau BUN menjadi sentral dalam
keseluruhan rangkaian proses ini. BUN, yang dalam praktik dipegang
oleh Menteri Keuangan, memiliki mandat untuk menjalankan fungsi
sebagai bendahara umum negara, termasuk menyusun laporan
keuangan pemerintah pusat secara konsolidasian. Tugas BUN