Page 348 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN V 327
Pelaporan

dijalankan melalui struktur yang solid, di mana Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) berperan sebagai instansi vertikal
yang mendukung fungsi BUN di daerah. KPPN bertanggung jawab
memastikan seluruh transaksi di tingkat satuan kerja telah dicatat dan
dilaporkan sesuai ketentuan, serta melakukan rekonsiliasi atas data
yang dikirimkan satker ke tingkat pusat. KPPN tidak hanya berfungsi
sebagai pembayar anggaran, tetapi juga sebagai penghubung antara
Kuasa BUN dan entitas pelaporan di kementerian/lembaga.
Dalam struktur pertanggungjawaban anggaran, peran Kuasa
Bendahara Umum Negara atau Kuasa BUN juga tidak kalah penting.
Kuasa BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas
nama BUN mengelola uang negara dalam ruang lingkup bagian
anggaran tertentu. Kuasa BUN memiliki tanggung jawab administratif
dan substantif untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang
dilakukan di bawah otoritasnya tercatat dan dilaporkan secara benar.
Sementara itu, di tingkat operasional, Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan anggaran
pada satuan kerja. KPA harus memastikan seluruh bukti transaksi
tersedia, data keuangan tertib, dan laporan keuangan di tingkat satker
dapat direkonsiliasi ke level entitas akuntansi yang lebih tinggi.
Satuan kerja menjadi simpul awal dari rantai akuntansi
pemerintah. Setiap satker bertindak sebagai entitas akuntansi yang
wajib melakukan pencatatan, pengendalian intern, penyusunan
laporan keuangan, hingga pelaporan kepada KPPN dan unit
vertikal terkait. Peran satuan kerja ditegaskan tidak hanya sebagai
pelaksana belanja, tetapi juga sebagai penyedia data akuntansi yang
menjadi dasar laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan.
Akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan satker dalam menyusun
laporan keuangan sangat memengaruhi kualitas laporan di tingkat
kementerian/lembaga hingga laporan keuangan pemerintah pusat.

Penerapan tata kelola penyusunan dan pertanggungjawaban
laporan keuangan juga tercermin dalam praktik yang dijalankan oleh
satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, seperti pada Kantor
Pertanahan Kota Batam. Seluruh transaksi keuangan, baik yang terkait