Page 349 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

328 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dengan kegiatan operasional rutin maupun program prioritas seperti
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), didokumentasikan
dan dicatat secara sistematis sesuai dengan kaidah yang ditetapkan
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Guna menjamin akurasi dan
konsistensi data, satuan kerja secara berkala melakukan rekonsiliasi
bulanan dengan KPPN Batam, sehingga potensi perbedaan antara
laporan keuangan internal dengan data yang tercatat dalam sistem
di tingkat Kementerian Keuangan dapat diminimalisir. Di samping
itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan bendahara, secara rutin menyusun laporan
keuangan dan dokumen Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan (CHR PIPK) sebagai bagian dari mekanisme
pengendalian intern sebelum laporan tersebut disampaikan secara
berjenjang ke Kantor Wilayah dan selanjutnya ke tingkat pusat.
Praktik ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan pelaporan keuangan
bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan juga wujud
komitmen kelembagaan terhadap prinsip transparansi dan integritas
dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing
kementerian/lembaga serta oleh Bendahara Umum Negara
(BUN), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan
perbendaharaan negara, wajib disampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan paling lambat dua bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Selanjutnya, laporan-laporan tersebut dikompilasi dan
dikonsolidasikan oleh Menteri Keuangan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai representasi akuntabilitas fiskal
nasional, yang disampaikan kepada Presiden untuk kemudian
diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat
tiga bulan setelah penutupan tahun anggaran. Tahapan akhir dari
proses ini adalah pelaksanaan audit oleh BPK, yang bertujuan untuk
menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan tersebut menjadi
indikator objektif atas kualitas pengelolaan keuangan negara dan dasar