Page 351 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

330 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

tingkat kebijakan, meski di sisi pelaksanaan masih dijumpai beragam
tantangan yang perlu dijawab dengan kerja sama lintas kelembagaan.

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan standar akuntansi
sangat bergantung pada seberapa kuat pengendalian intern
dilaksanakan oleh setiap entitas pelaporan. Pengendalian intern
menjadi garda depan yang memastikan bahwa setiap proses
pencatatan, rekonsiliasi, dan penyajian laporan keuangan berjalan
sesuai prosedur dan bebas dari kesalahan material. Dokumen reviu
pengendalian intern, yang menjadi salah satu instrumen wajib di
lingkungan kementerian atau lembaga, berfungsi sebagai catatan atas
keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan. Proses reviu
ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan menjadi rujukan
utama bagi pimpinan unit kerja untuk memperbaiki kelemahan
pengelolaan data keuangan sebelum laporan diaudit secara eksternal.

Audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa eksternal
memainkan peran sentral dalam mengawal akuntabilitas fiskal. Opini
yang dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
menjadi ukuran objektif atas kualitas tata kelola keuangan negara.
Jika sistem akuntansi, pengendalian intern, dan pelaporan berjalan
sesuai ketentuan, maka laporan keuangan akan memperoleh opini
wajar tanpa pengecualian. Namun, jika ditemukan kelemahan
mendasar, opini dapat menurun menjadi wajar dengan pengecualian,
tidak wajar, atau bahkan tidak memberikan pendapat sama sekali.
Hasil audit ini bukan sekadar nilai formal, tetapi berpengaruh
langsung terhadap reputasi kredibilitas pemerintah di mata publik
dan pemangku kepentingan.
Badan pemeriksa juga memiliki mandat untuk melakukan reviu
mendalam atas kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Reviu ini memperkuat mekanisme check and balance dalam tata kelola
fiskal negara. Dengan adanya reviu, setiap catatan keuangan tidak
hanya diuji kebenaran angkanya, tetapi juga dilihat keterkaitannya
dengan kebijakan yang mendasari belanja negara. Oleh karena itu,
keberadaan reviu eksternal menjadi pelengkap pengendalian intern
yang dilakukan di tingkat kementerian atau lembaga. Hasil reviu yang