Page 355 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

334 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kerangka hukum, serta implikasinya bagi penguatan reformasi
birokrasi dan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

2.1. Landasan Filosofis dan Kerangka Hukum Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerjapublik lahir dari kesadaran bahwa pemerintahan
yang baik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban moral dan hukum
untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan
yang menggunakan sumber daya negara. Akuntabilitas kinerja adalah
penegasan bahwa keberhasilan suatu instansi pemerintah tidak hanya
diukur dari penyerapan anggaran atau banyaknya program yang
dijalankan, tetapi dari sejauh mana program tersebut menghasilkan
manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab tujuan pembangunan
nasional. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja menuntut setiap
unit birokrasi untuk bekerja berdasarkan prinsip hasil, kejelasan
target, serta ukuran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
di hadapan publik. Dalam praktiknya, hal ini mendorong perubahan
paradigma dari sekadar pelaporan administratif menjadi sistem
pelaporan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government)
yang terintegrasi dengan manajemen kinerja modern.

Keterkaitan pelaporan kinerja dengan siklus perencanaan
dan penganggaran terjalin erat melalui mekanisme yang saling
menguatkan. Pelaporan kinerja bukanlah tahap akhir yang berdiri
sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan siklus
anggaran negara, dimulai dari perumusan rencana strategis,
penetapan program dan kegiatan, penyusunan rencana kerja, hingga
pengalokasian anggaran. Setiap dokumen anggaran pada dasarnya
membawa tanggung jawab kinerja yang harus diwujudkan dalam
bentuk output dan outcome terukur, yang kemudian dilaporkan
secara periodik sebagai refleksi capaian pelaksanaan anggaran.
Dalam kerangka inilah, hubungan antara dokumen perencanaan,
dokumen pelaksanaan anggaran, dan laporan kinerja terjalin sebagai
satu siklus pertanggungjawaban publik. Hal ini menegaskan bahwa
akuntabilitas tidak sekadar berarti mematuhi prosedur administrasi,