Page 360 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN V 339
Pelaporan

berfungsi sebagai dasar monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah
maupun Inspektorat Jenderal ATR/BPN.

Tanggung jawab penandatanganan perjanjian kinerja terdistribusi
di seluruh level organisasi, menegaskan bahwa komitmen kinerja
bukan hanya beban pimpinan puncak. Di tingkat kementerian/
lembaga, perjanjian ditandatangani oleh menteri atau pimpinan
lembaga dengan pejabat di bawahnya. Di tingkat unit kerja eselon,
dokumen ditandatangani antara pejabat eselon I dengan menteri
atau pimpinan lembaga. Di daerah, gubernur, bupati, atau wali kota
menandatangani perjanjian dengan pimpinan SKPD. Mekanisme
berjenjang ini tidak hanya mendistribusikan tanggung jawab kinerja
secara merata, tetapi juga memperkuat budaya saling mengawasi
(checks and balances) di internal birokrasi. Hubungan vertikal yang
jelas membuat setiap pihak terikat pada target yang telah disepakati
dan membuka ruang untuk supervisi, pembinaan, serta penilaian
kinerja yang lebih objektif.

Dengan adanya kewajiban menyusun perjanjian kinerja yang
diatur melalui berbagai regulasi teknis, maka sistem pengendalian
internal birokrasi diperkuat dengan standar dan prosedur yang baku.
Jika terjadi perubahan strategi, alokasi anggaran, atau pergeseran
prioritas, maka perjanjian kinerja dapat direvisi melalui mekanisme
yang diatur secara resmi. Hal ini penting untuk menjaga fleksibilitas
dalam menghadapi dinamika kebijakan tanpa mengorbankan
akuntabilitas. Pada akhirnya, keberadaan perjanjian kinerja menjadi
simbol perubahan pola pikir birokrasi dari orientasi input ke orientasi
output dan outcome, sekaligus menjadi instrumen kunci untuk
mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

2.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja
Dalam kerangka akuntabilitas publik, laporan kinerja memegang
peranan sentral sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran
negara. Laporan kinerja bukan sekadar catatan administratif,
melainkan ringkasan sistematis yang menjelaskan sejauh mana suatu