Page 363 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

342 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal di tahun
berikutnya.

Terkait mekanisme penyampaian, laporan kinerja disusun secara
berjenjang mulai dari unit kerja di tingkat operasional, dirangkum di
tingkat unit organisasi, kemudian dikompilasi di tingkat kementerian
atau lembaga. Di daerah, pola serupa diterapkan pada level satuan kerja
perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.
Setelah dirangkum di tingkat puncak, laporan kinerja disampaikan
kepada kementerian teknis terkait, kementerian keuangan sebagai
penanggung jawab fiskal, dan kementerian pendayagunaan
aparatur negara sebagai pengampu reformasi birokrasi. Batas waktu
penyampaian umumnya diatur paling lambat dua bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Ketepatan waktu menjadi indikator penting
yang menunjukkan keseriusan instansi pemerintah dalam menjaga
integritas akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penyusunan dan penyampaian laporan kinerja
bukan hanya kewajiban formal, tetapi bagian dari siklus akuntabilitas
berkelanjutan yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan.
Laporan kinerja yang disusun dengan format yang jelas, data yang
sahih, serta disampaikan tepat waktu akan menjadi instrumen vital
dalam menilai efektivitas kebijakan, merumuskan strategi perbaikan,
dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang,
praktik pelaporan yang konsisten dan akurat diharapkan mampu
membangun budaya kerja birokrasi yang bertumpu pada hasil, bukan
hanya prosedur, sehingga keberadaan anggaran negara benar-benar
menjelma menjadi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2.4. Reviu dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dalam praktik manajemen kinerja sektor publik, reviu dan
evaluasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan
penyusunan laporan itu sendiri. Reviu pada dasarnya adalah kegiatan
penelaahan secara internal yang dilakukan untuk memastikan bahwa
laporan kinerja yang disusun telah memenuhi standar kelengkapan,
keandalan, dan konsistensi dengan rencana serta perjanjian kinerja