Page 359 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 359
338 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
indikator kinerja utama yang akan diturunkan dalam target-target
tahunan. Setelah rencana strategis ditetapkan, setiap satuan kerja di
berbagai tingkatan — mulai dari kementerian/lembaga hingga unit
kerja di daerah — diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran.
Dokumen pelaksanaan anggaran inilah yang kemudian menjadi dasar
penyusunan perjanjian kinerja. Melalui proses ini, setiap indikator
kinerja dan target disusun agar spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan dengan sasaran strategis, serta memiliki kerangka waktu yang
jelas. Dengan demikian, perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas,
melainkan produk dari perencanaan yang logis dan berorientasi pada
hasil.
Format perjanjian kinerja umumnya terdiri atas dua komponen
utama, yaitu pernyataan perjanjian dan lampiran yang memuat
rincian target kinerja. Pernyataan perjanjian memuat kesepakatan
untuk mewujudkan target pada tahun berjalan, lengkap dengan tanda
tangan pihak yang berjanji dan pihak pemberi amanah. Lampirannya
berisi daftar program atau kegiatan, indikator kinerja, target capaian,
serta alokasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkannya.
Format ini disusun berjenjang sesuai tingkatannya, baik di tingkat
kementerian/lembaga, unit kerja eselon, maupun satuan kerja
perangkat daerah. Kejelasan format dan isi dokumen ini menjadi
penting untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja secara
periodik, sekaligus sebagai acuan dalam proses reviu internal maupun
evaluasi eksternal.
Sebagai contoh di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penyusunan perjanjian kinerja
telah menjadi rutinitas tahunan di satuan kerja Kantor Pertanahan
Kota Batam. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani perjanjian
kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau,
yang memuat target-target tahunan beserta indikator kinerjanya
sebagai tolok ukur outcome. Target tersebut disusun berdasarkan
dokumen rencana kerja dan anggaran, serta diturunkan dari indikator
kinerja strategis yang tercantum dalam Renstra Satuan Kerja.
Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan, tetapi juga

