Page 359 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 359

338    MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            indikator kinerja utama yang akan diturunkan dalam target-target
            tahunan. Setelah rencana strategis ditetapkan, setiap satuan kerja di
            berbagai tingkatan — mulai dari kementerian/lembaga hingga unit
            kerja di daerah — diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran.
            Dokumen pelaksanaan anggaran inilah yang kemudian menjadi dasar
            penyusunan perjanjian kinerja. Melalui  proses  ini, setiap indikator
            kinerja dan target disusun agar spesifik, terukur, dapat dicapai,
            relevan dengan sasaran strategis, serta memiliki kerangka waktu yang
            jelas. Dengan demikian, perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas,
            melainkan produk dari perencanaan yang logis dan berorientasi pada
            hasil.

                Format perjanjian kinerja umumnya terdiri atas dua komponen
            utama, yaitu pernyataan perjanjian dan lampiran yang memuat
            rincian target kinerja. Pernyataan perjanjian memuat kesepakatan
            untuk mewujudkan target pada tahun berjalan, lengkap dengan tanda
            tangan pihak yang berjanji dan pihak pemberi amanah. Lampirannya
            berisi daftar program atau kegiatan, indikator kinerja, target capaian,
            serta alokasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkannya.
            Format ini disusun berjenjang sesuai tingkatannya, baik di tingkat
            kementerian/lembaga, unit kerja eselon, maupun satuan  kerja
            perangkat daerah. Kejelasan format dan isi  dokumen ini menjadi
            penting untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja secara
            periodik, sekaligus sebagai acuan dalam proses reviu internal maupun
            evaluasi eksternal.

                Sebagai contoh  di lingkungan Kementerian  Agraria  dan Tata
            Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penyusunan  perjanjian kinerja
            telah menjadi rutinitas tahunan di satuan kerja Kantor Pertanahan
            Kota Batam. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani perjanjian
            kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau,
            yang  memuat  target-target  tahunan  beserta  indikator  kinerjanya
            sebagai tolok  ukur outcome. Target tersebut disusun berdasarkan
            dokumen rencana kerja dan anggaran, serta diturunkan dari indikator
            kinerja strategis yang tercantum dalam Renstra Satuan Kerja.
            Dokumen  ini  tidak  hanya  menjadi  acuan pelaksanaan,  tetapi  juga
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364