Page 356 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN V 335
Pelaporan

tetapi menjamin bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak
nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Pondasi hukum pelaporan kinerja di Indonesia dibangun
untuk menjamin bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya
menjadi slogan birokrasi, tetapi terimplementasi secara sistemik
dan berkesinambungan. Ketentuan dasarnya tercantum dalam
Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang menegaskan kewajiban pemerintah
untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Ketentuan ini kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur detail pelaporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.
Kerangka implementasi teknisnya diperkuat dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengatur penetapan, pengukuran,
pengelolaan data, dan pelaporan kinerja secara berjenjang di seluruh
instansi pusat dan daerah. Pada tingkat teknis operasional, Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjadi pedoman penyusunan
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara reviu internal,
sedangkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 mengatur
evaluasi akuntabilitas kinerja agar pelaksanaan SAKIP tetap terukur,
adaptif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan.
Seluruh kerangka regulasi tersebut membentuk sistem akuntabilitas
yang tidak hanya menilai pencapaian kinerja secara internal, tetapi
juga menjamin adanya reviu dan evaluasi berkelanjutan sebagai
umpan balik untuk memperbaiki kebijakan, mempertajam target,
dan memperkuat perumusan anggaran pada periode berikutnya.
Di dalam birokrasi publik, akuntabilitas kinerja diwujudkan
melalui pembagian peran yang jelas antara entitas pelaporan dan
entitas akuntabilitas. Struktur ini dirancang agar pertanggungjawaban
kinerja tidak hanya berhenti di tingkat puncak kementerian atau
lembaga, tetapi juga turun hingga satuan kerja dan unit-unit
organisasi di daerah. Setiap tingkatan birokrasi memiliki tanggung