Page 100 - ESSAI AGRARIA 22.indd

mungkin. Sumber data yang digunakan yaitu Sumber Data primer
yakni pada peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
ayat (3) dan Mafia Tanah Sumber data sekunder berasal dari buku,
jurnal, artikel dan lain-lain.

Mafia Tanah di Indonesia
Mafia tanah kian meningkat setiap tahunnya, yang berdampak
besar dalam aspek ekonomi maupun sosial. Raja Juli Antoni selaku
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menyatakan bahwa mafia tanah bisa saja merampas
lahan yang sudah dijadikan sebagai fasilitas pendidikan, hingga
tempat beribadah (Okezone, 2022). Kementerian Agraria Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) menyampaikan
bahwa selama tahun 2018-2020 ATR/BPN menangani 130% kasus
mafia tanah (Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, 2021).

Pihak Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik
Pertahanan Kementerian ATR/BPN telah menyampaikan, segala
urusan yang berhubungan dengan bidang tanah telah didaftarkan
melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) inilah suatu
upaya dari Kementerian ATR/BPN dalam menanggulangi mafia
tanah. Bidang tanah di Indonesia sekitar 126 juta, sekarang sudah
terdaftar sekitar 81 juta (Kompas.com, 2022).
Adapun data dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan
adanya peningkatan mafia tanah sebagaimana dapat dilihat dalam
Gambar 1. Pada tahun 2018-2022 kasus mafia tanah berjumlah 130
kasus, pada tahun 2021 berjumlah 305 kasus dan pada tahun 2022
berjumlah 181 kasus.

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 89
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah